AD / ART

ANGGARAN DASAR
IKATAN MAHASISWA PELAJAR PEMUDA PEMUDI ANAK NEGERI WAKATOBI
IMPPIAN WAKATOBI KALIMANTAN TIMUR

BAB I
NAMA, SAAT BERDIRI, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Organisasi ini bernama Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemuda/i Anak Negeri Wakatobi Kalimantan Timur disingkat “IMPPIAN WAKATOBI”.
(2) Organisasi ini berdiri pada tanggal 28 Desember 2008
(3) Organisasi ini berkedudukan di ibu kota Kalimantan Timur

BAB II
ASAS DAN TUJUAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Organisasi ini berasaskan Pancasila.
(2) Ajaran Islam adalah rujukan dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan dan kegiatan organisasi.

Pasal 3

(1) Bertujuan untuk menghimpun masyarakat asal Wakatobi–Buton-Sulawesi Tenggara yang ada di Kalimantan Timur.
(2) Organisasi ini juga bertujuan untuk aktif membangun potensi kreatifitas masyarakat Kalimantan Timur asal Wakatobi–Buton-Sulawesi Tenggara untuk turut serta aktif dalam membangun Kalimantan Timur.

BAB III
LAMBANG ORGANISASI
Pasal 4

(1) Organisasi ini berlambang persegi enam dimana satu sudut bawah sebagai penopang dan lima sudut pada bagian atas, terdapat lingkaran rantai, delapan gerigi yang dalam lingkarannya terdapat tulisan IMPPIAN WAKATOBI. Perahu layar berlatar ditengah laut, pada sisi atas terdapat bintang persegi lima dan pita bagian bawah bertuliskan Kalimantan Timur. Adapun lambangnya adalah sebagai berikut :iw_logo(2) Ketentuan lebih lanjut tentang lambang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB IV
USAHA DAN TUGAS POKOK

Pasal 5

(1) Membangun potensi kreatifitas professional, pendidikan, sosial budaya, dan ekonomi warga asal Wakatobi-Buton-Sulawesi Tenggara di Kalimantan Timur.
(2) Usaha-usaha lain yang sesuai dengan asas dan tujuan organisasi.
(3) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 6

(1) Menghimpun, menggerakan, membina, dan meningkatkan potensi warga asal Wakatobi–Buton-Sulawesi Tenggara di Kalimantan Timur dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
(2) Berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.
(3) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV
STATUS, SIFAT, DAN PERANAN

Pasal 7

(1) Status organisasi IMPPIAN WAKATOBI adalah paguyuban.
(2) Organisasi bersifat independen.
(3) Berperan sebagai bagian dari insan pembangunan bangsa.
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tafsir status, sifat dan peranan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
KEANGGOTAAN ORGANISASI

Pasal 8

(1) Yang dapat menjadi anggota organisasi adalah keseluruhan warga asal Wakatobi–Buton-Sulawesi Tenggara di Kalimantan Timur baik pria maupun wanita dan menyetujui Anggaran Dasar organisasi.
(2) Keanggotaan organisasi terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
DAERAH DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

(1) Daerah organisasi ialah keseluruhan wilayah Kalimantan Timur yang diatur sebagai berikut:
a. Wilayah organisasi ialah daerah tingkat I/ Provinsi.
b. Cabang organisasi ialah daerah tingkat II/ Kabupaten/Kota.
c. Ranting organisasi ialah wilayah Kecamatan/Kelurahan yang memerlukan khusus untuk itu
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 10

(1) Susunan organisasi keseluruhan wilayah Kalimantan Timur yang diatur sebagai berikut:
a. Organisasi di tingkat Wilayah /Provinsi dipimpin oleh pengurus wilayah sebagai pengurus pusat organisasi
b. Organisasi di tingkat daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh pengurus cabang.
c. Organisasi di tingkat Kecamatan/Kelurahan yang dibutuhkan khusus untuk itu dipimpin oleh pengurus ranting.
(2) Susunan kepengurusan organisasi disemua tingkatan terdiri dari :
a. Dewan Penasehat.
b. Ketua Umum.
c. Sekretaris Umum.
d. Bendahara Umum.
e. Ketua Bidang
Wakil Sekretaris Umum Bidang.
f. Departemen-departemen.
(3) Dalam hal pengukuhan maupun pelantikan pengurus organisasi dilakukan berdasarkan hirarkis struktural sebagai berikut :
a. Pengurus wilayah yang merupakan pengurus pusat organisasi dilantik/dikukuhkan dan di SK-kan oleh Sterring Commite Musyawarah Daerah ke-1 bila belum berinduk ke pengurus organisasi paguyuban asal Wakatobi/Sulawesi Tenggara yang jelas status organisasinya secara Juridis Formal di Kalimantan Timur, sedangkan bila ada maka akan berinduk berdasarkan hirarkis logis berdasarkan administrasi kepemerintahannya yakni ke Pengurus paguyuban Wakatobi/KKST di Kalimantan Timur, demikian juga jika struktur paguyuban organisasi pada suatu saat ada terbentuk disetiap provinsi maka dengan sendirinya akan terbentuk pengurus pusat organisasi yang dapat berkedudukan dimana saja tergantung dari daerah mana ketua umum terpilih berasal telah diakui sahnya kepengurusan pusat organisasi IMPPIAN WAKATOBI.
b. Pengurus Cabang dilantik / dikukuhkan dan di SK-kan oleh pengurus pusat.
c. Pengurus Ranting dilantik / dikukuhkan dan di SK-kan oleh oleh pengurus daerah tingkat Kabupaten/Kota diwilayahnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VII
KEDAULATAN DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 11

(1) Kedaulatan tertinggi organisasi berada pada Musyawarah Wilayah untuk pengurus pusat organisasi disingkat Muswil di tingkat Provinsi, untuk tingkat Kabupaten/Kota disebut musyawarah Cabang disingkat Muscab, dan Musyawarah Ranting disingkat Musting untuk tingkat Kecamatan/Kelurahan yang khusus dibentuk untuk keperluan tersebut.
(2) Disamping Musyawarah Wilayah, dan Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting juga terdapat Rapat Kerja Wilayah disingkat Rakerwil untuk pengurus pusat organisasi, Rapat Kerja Cabang disingkat Rakercab untuk tingkat Kabupaten/Kota, dan Rapat Kerja Ranting disingkat Rakerting untuk tingkat Ranting.
(3) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

(1) Rapat-rapat dalam organisasi terdiri atas rapat presidium atau rapat pimpinan, rapat pleno, rapat harian.
(2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

Pasal 13

(1) a. Musyawarah Wilayah dilaksanakan tiga tahun sekali untuk
pengurus Wilayah Tingkat I/Provinsi, Musyawarah Cabang dilaksanakn dua tahun sekali untuk pengurus organisasi daerah Tingkat II/Kabupaten/Kota, dan Musyawarah Ranting dilaksanakan satu tahun sekali untuk pengurus Tingkat Kecamatan/Kelurahan.
a. Rapat Kerja Wilayah disingkat Rakerwil untuk pengurus Wilayah Tingkat I/Provinsi, Rapat Kerja Cabang disingkat Rakercab untuk pengurus organisasi daerah Tingkat II/Kabupaten/Kota, dan Rapat Kerja Ranting disingkat Rakerting untuk pengurus organisasi daerah Tingkat Kecamatan dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.
(2) Peserta musyawarah maupun rapat kerja organisasi terdiri atas:
a. Untuk Pengurus Wilayah :
a.1. Di ikuti oleh pengurus wilayah/pengurus pusat organisasi
a.2. Di ikuti oleh utusan pengurus Cabang yang ada dalam lingkungan Kalimantan Timur
b. Untuk Pengurus Cabang :
b.1. Di ikuti oleh pengurus cabang
b.2. Di ikuti oleh utusan pengurus ranting yang ada dalam lingkungan Cabang
c. Untuk Pengurus Ranting :
c.1. Di ikuti oleh pengurus cabang.
c.2. Di ikuti oleh seluruh anggota biasa dilingkungan ranting.
(3) Musyawarah Wilayah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting maupun Rapat Kerja Wilayah, Rapat Kerja Cabang, dan Rapat Kerja Ranting diadakan atas undangan dari dan dipimpin oleh masing-masing tingkat kepengurusan.
(4) Musyawarah Wilayah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Ranting maupun Rapat Kerja Wilayah, Rapat Kerja Cabang, dan Rapat Kerja Ranting dapat mengundang lembaga/instansi atau orang perorang untuk menghadiri dengan status sebagai peserta peninjau.
(5) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX
KEWENANGAN ORGANISASI

Pasal 14

(1) Pengurus masing-masing tiap tingkatan organisasi dapat membentuk dan menetapkan badan-badan, yayasan-yayasan, maupun lembaga-lembaga khusus apabila dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan organisasi.
(2) Selain kewenangan tersebut pada ayat 1, organisasi juga berkewenangan untuk melakukan sesuatu hal lain yang tidak bertentangan dengan konstitusi organisasi melalui kebijakan dan mekanisme yang ditempuh oleh pengurus.
(3) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 15

(1) Keuangan atau sumber dana organisasi diperoleh dari:
a. Uang pangkal dan iuran wajib anggota.
b. Sumbangan yang tidak mengikat.
c. Usaha dan penerimaan lain yang sah dan diridhloi oleh Allah SWT.
(2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
SEKRETARIAT ORGANISASI

Pasal 16

(1) Untuk menyelenggarakan administrasi organisasi di semua tingkat dibentuk sekretariat organisasi.
(2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ORGANISASI

Pasal 17

(1) Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Daerah Wilayah Pengurus Pusat organisasi yang merupakan institusi tertinggi organisasi dengan mengundang keseluruhan tingkat organisasi yang berada pada level dibawahnya, dimana minimal 2/3 utusan menyetujui diadakannya perubahan atas anggaran dasar.
(2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 18

(1) Organisasi hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah yang diadakan oleh tingkat kepengurusan tertinggi organisasi yang khusus diadakan untuk hal tersebut.
(2) Pelaksanaan maupun keputusan dinyatakan syah apabila dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya minimal 2/3 jumlah utusan daerah maupun utusan cabang yang menhendaki diadakannya pembubaran organisasi.
(3) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam anggaran rumah tangga atau oleh pengurus melalui kebijakan dan Tata Aturan pengurus daerah wilayah sebagai pengurus pusat organisasi.
(2) Anggaran Dasar ini untuk pertama kalinya ditetapkan dan dinyatakan syah pada Musyawarah Daerah Wilayah ke-1 pada tanggal 28 Desember 2008.

ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN MAHASISWA PELAJAR PEMUDA PEMUDI ANAK NEGERI WAKATOBI
IMPPIAN WAKATOBI KALIMANTAN TIMUR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

(1) Organisasi adalah organisasi Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemuda Pemudi Anak Negeri Wakatobi Kalimantan Timur.
(2) Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Organisasi.
(3) Pengurus organisasi adalah pengurus daerah tingkat wilayah, pengurus Daerah Tingkat Cabang untuk Kabupaten/Kota dan pengurus ranting untuk Kecamatan.
(4) Anggota adalah anggota organisasi.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Asas organisasi berdasarkan pancasila merupakan asas organisasi sebagaimana asas negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2) Asas organisasi berdasarkan ajaran Islam merupakan asas organisasi dalam hal rujukan dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan dan kegiatan organisasi.
(3) Dalam hal asas organisasi sebagaimana ayat 1 dan 2 merupakan asas landasan idiil dan landasan oprasional organisasi.

Pasal 3

(1) Dalam hal bertujuan untuk menghimpun mahasiswa pelajar pemuda-pemudi anak negeri Wakatobi Kalimantan Timur agar berkualitas sumber daya manusia, imtaq dan ipteknya, di upayakan melalui jenjang perkaderan yang sistimatis, kajian dan pelatihan berjenjang dan promosi leadership secara intensif, maupun diklat wirakaraya untuk mencapai kemandirian kader.

(2) Dalam hal bertujuan untuk membangun potensi kreativitas di upayakan melalui simultansi pembinaan secara terus menerus untuk mencapai keadilan dan kemakmuran yang diridhoi Tuhan YME.

(3) Dalam hal tujuan organisasi sebagaimana ayat 1dan 2 dilakukan melalui mekanisme mobilitas dan pemberdayaan yang berorientasi pada dan untuk kemajuan dan peningkatan peren-peran kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia sehingga semakin mereposisi ketermarjinalan peran, kultur dan status sosial kader organisasi/masyarakat Wakatobi Kalimantan Timur.

BAB III
LAMBANG ORGANISASI

Pasal 4

(1) Bentuk lambang adalah lingkaran 6 sudut yakni 5 sudut pada bagian atas dan 1 sudut pada bagian bawah sebagai penopang dengan latar belakang warna biru sebagai warna dominan, dengan bagian-bagian lambang sebagai berikut :
a. Bintang segi lima berwarna kuning.
b. Rantai melingkar berwarna putih.
c. Roda gerigi berjumlah delapan berwarna kuning.
d. Tulisan IMPPIAN WAKATOBI berwarna hitam.
e. Gambar perahu berwarna coklat dengan dua layar berwarna putih.
f. Pita berwarna merah putih bertuliskan Kalimantan Timur.
(2) Tata cara dan penggunaan lambang diatur sebagai berikut :
a. Dalam hal lambang sebagai logo surat-surat resmi organisasi dipakai pada : kop surat, background latar kertas surat resmi, dan cap stempel resmi organisasi.
b. Dalam hal lambang sebagai bendera organisasi dipakai dua ukuran yakni 90 x 1,5 cm untuk bendera yang dipakai pada peruntukan sekretariat maupun yang terpasang pada ruangan-ruangan acara seremonial kebesaran organisasi maupun pada pelibatan upacara-upacara yang membawa kontingen IMPPIAN WAKATOBI diberbagai even, dan berukuran 60 cm x 100 cm untuk pemakaian bendera pada jalan-jalan protokol.
c. Dalam hal pemakaian lambang sebagai umbul-umbul maupun sebagai baliho serta spanduk dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim dipakai khususnya berorientasi pada aspek efisiensi dan kepatutan.
d. Dalam hal pemakaian lambang pada papan sekretariat organisasi disesuaikan dengan ukuran keserasian dan kepatutan harmonisasi penampakan khususnya aspek penempatan tulisan terhadapat lambang yang digunakan ukuran papan minimal 90 x 1,5 cm.
e. Dalam hal posisi penempatan terhadap bendera merah putih pada acara-acara seremonial organisasi, bendera organisasi senantiasa ditempatkan pada posisi disebelah kiri.
f. Dalam hal lambang, juga digunakan pada pakaian kebesaran organisasi yang desainnya berbentuk jas, dengan logo organisasi berada pada dada sebelah kanan sedangkan bros ditempatkan disebelah kiri diatas nama dada.
g. Dalam hal setiap spanduk organisasi yang digunakan pada ruang terbuka maupun ruangan tertutup harus menyertakan lambang organisasi.

BAB IV
USAHA ORGANISASI

Pasal 5

(1) Bentuk usaha-usaha dalam organisasi sebagai berikut :
a. Membangun potensi kreativitas profesional organisasi dilakukan dalam bentuk pelatihan-pelatihan Formal seperti : Basic Tranning (LK I), Intermediate Trainning / LK II, Advance Trainning / LK III, Upgreding kepengurusan, kesekretariatan dan kekaryaan. maupun nonformal.
b. Dalam hal pendidikan dan keilmuan dilakukan dalam bentuk perjuangan beasiswa sekolah atau negosiasi sekolah gratis, beasiswa kuliah dan upayah negosiasi lintas bantuan agar kader dapat distimulus kepentingan pendidikan dan keilmuannya dalam lembaga pendidikan didalam negeri/luar negeri.
c. Dalam hal usaha organisasi dibidang sosial budaya, diupayakan berdasar kemampuan/berkesinambungan, dalam hal pembinan kebudayaan daerah termasuk aspek promosi dan pelibatan/pameran kebudayaan serta usaha-usaha dibidang sosial kemasyarakatan seperti bantuan yang bersifat relatif bagi masyarakat dalam bentuk bencana alam dll.
d. Dalam bentuk usaha ekonomi, organisasi mencanangkan dalam bentuk antara lain usaha koperasi, usaha dagang atau usaha ekonomi lainnya yang dapat bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengangkat harkat dan matabat organisasi maupun jiwa interpreneurship.
e. Usaha amalia angota lainnya dilakukan antara lain, yayasan-yayasan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga bimbingan belajar dan lembaga jasa amalia lain yang tidak terbatas dalam segala dimensi sosial.
(2) Semua bentuk usaha organisasi dikelola oleh lembaga otonom, dan harus mendapat persetujuan organisasi pada institusi pengambilan keputusan tertinggi.
(3) Semua budget termasuk akuntabilitasnya pengelolaan usaha organisasi harus di laporkan perkembangannya dalam institusi pengambilan keputusan tertinggi organisasi.

BAB V
TUGAS POKOK ORGANISASI

Pasal 6

(1) Tugas pokok organisasi meliputi :
a. Menghimpun dan membina anggota di maksudkan untuk kepentingan-kepentingan kualitas organisasi.
b. Menggerakan anggota di maksudkan untuk kepentingan organisasi yang tidak bersifat mobilisasi politik.
c. Meningkatkan potensi anggota dalam rangka mencapai tujuan organisasi di maksudkan dalam salah satu cara kaderisasi dari organisasi.
d. Dalam hal tugas organisasi untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dilakukan berdasarkan kemampuan pelibatan yang di miliki.
e. Menghimpun, menggerakan dan membina potensi organisasi baik secara ke dalam maupun ke luar di lakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
f. Mempromosikan dan mengorbitkan kader-kader potensial organisasi ke segala lini sektor instansi swasta maupun pada lembaga pemerintah melalui kerjasama ikatan alumni organisasi.
(2) Berpartisipasi dalam pembangunan baik sekala daerah maupun sekala nasional dilakukan dalam bentuk program partisipatif dengan menjalin kemitraan pemerintahan maupun swasta, baik melalui bentuk kebijakan aksi maupun dalam bentuk kebijakan pro aktif non aktif.

BAB VI
STATUS, SIFAT DAN PERANAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Status organisasi Imppian Wakatobi adalah paguyuban.
(2) Sebagai organisasi paguyuban, Imppian Wakatobi hanya bersifat mitra konsultatif terhadap organisasi-organisasi Wakatobi maupun Buton lainnya.

Pasal 8

(1) Dalam hal organisasi bersifat independen maka kader pengurus organisasi Imppian Wakatobi tidak boleh berafiliasi dengan partai politik manapun.

(2) Pada semua unsur paguyuban yang berada dalam lingkup Sulawesi Tenggara di Kalimantan Timur, organisasi Imppian Wakatobi merupakan perinsip mitra konsultatif sebagai bentuk independensi organisatoris sedangkan independensi etis tidak membenarkan pengurus organisasi menjadi pimpinan inti partai politik.

Pasal 9

(1) Dalam hal peranan organisasi sebagai insan pembangunan bangsa diatur sebagai berikut :
a. Berperan dalam memfasilitasi media informasi sebagai acuan partisipatif.
b. Mendistribusikan peran-peran kader organisasi dalam berbagai aspek pelibatan seperti pendampingan terhadap kesulitan-kesulitan dalam dimensi sosial kemasyarakatan.
c. Dalam hal peran sebagai agen sosial kontrol, diharapkan dalam bentuk peran analisa presure yang tidak bernuansa politik.
d. Dalam peran agen social change dilakukan oleh kader organisasi berupa sumbangan hasil-hasil riset empiris kepada pihak pemerintah maupun pihak swasta.
(2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Daerah Wakatobi dan paguyuban sosial kemasyarakatan lain terhadap Imppian Wakatobi tidak dapat menginterfensi peran kebijakan organisasi tidak terkecuali dalam bantuan finansial.

BAB VII
KEANGGOTAAN ORGANISASI

Pasal 10

(1) Keanggotaan organisasi sebagaimana pasal 8 anggaran dasar adalah:
a. Anggota biasa adalah mahasiswa pelajar pemuda pemudi anak negeri Wakatobi maupun Buton yang mengakui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta pernah dan dinyatakan lulus mengikuti jenjang pengkaderan Bassic Training (LK I) organisasi dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota.
b. Anggota luar biasa adalah mahasiswa pelajar pemuda pemudi anak negeri Wakatobi maupun Buton yang telah melewati jenjang perkaderan Advance Training (LK III)
c. Anggota kehormatan organisasi adalah orang, tokoh atau pejabat yang di anggap berjasa kepada organisasi yang diangkat dan disetujui atau ditetapkan melalui institusi pengambilan keputusan tertinggi organisasi.
(2) Syarat menjadi anggota organisasi :
a. Mengajukan permohonan atau mengisi dan menandatangani formulir keanggotaan yang disediakan oleh organisasi.
b. Menyatakan sanggup aktif mengikuti kegiatan organisasi.
c. Membayar uang pangkal dan iuran wajib sesuai ketentuan yang di berlakukan organisasi.
(3) Untuk anggota kehormatan dan anggota luar biasa, menjadi wewenang sepenuhnya dari pengurus organisasi

Pasal 11

(1) Setiap anggota berkewajiban :
a. Mentaati AD/ART serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya yang telah ditetapkan secara syah.
b. Menjaga nama baik organisasi.
c. Membayar uang pangkal dan iuran wajib anggota kecuali anggota kehormatan.
d. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.
e. Menunjang usaha-usaha/kegiatan organisasi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah diamanatkan oleh organisasi kepadanya.
(2) Selain kewajiban sebagaimana ayat 1, anggota juga wajib mengupayakan usaha/ permohonan Kartu Tanda Anggota sebagai legalitas keanggotaan.

Pasal 12

Setiap anggota berhak :
a. Menghadiri rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan anggota, yang bersangkutan mengeluarkan pikiran dan pendapat baik secara lisan maupun tertulis, secara langsung maupun tidak langsung serta memberikan suaranya.
b. Memilih dan dipilih untuk menjadi pengurus dan atau jabatan-jabatan lain yang ditetapkan bagi anggota biasa.
c. Dengan berdasar akhlakul karimah serta menurut tata cara yang syah ditetapkan oleh organisasi.
d. Anggota Luar Biasa mempunyai hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul baik secara lisan maupun tertulis serta bila diperlukan dapat dipilih menjadi pengurus. Ketentuan ini dapat diambil jika perlu, yang harus melalui penggodokan khusus dalam rapat pleno.
e. Anggota kehormatan mempunyai hak mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul baik secara lisan maupun tertulis tetapi tidak mempunyai hak memilih dan dipilih.
f. Berhak mendapatakan KTA jika telah memenuhi syarat.

BAB VIII
MASA KEANGOTAAN

Pasal 13

Anggota berhenti sebagai anggota karena sebab-sebab :
a. Meninggal dunia.
b. Telah berumur lebih 45 tahun.
c. Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada organisasi.
d. Diberhentikan oleh organisasi karena sesuatu hal.

Pasal 14

(1) Seorang anggota dapat diberhentikan dari keanggotaan organisasi bila dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana maksud pasal 11 dan 14 ART atau melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik organisasi atau pemimpinnya.
(2) Bila seorang anggota melakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 maka kepada yang bersangkutan terlebih dahulu diberi peringatan oleh pengurus.
(3) Anggota/pengurus yang mendapat peringatan sebagaimana dimaksud ayat 2 mempunyai hak jawab, yaitu hak untuk menanggapi peringatan yang bersangkutan guna mendudukkan dan menjelaskan persoalannya .
(4) Bila anggota/pengurus yang besangkutan menggunakan hak jawabnya, maka jajaran pengurus organisasi pemberi peringatan harus segera mengadakan rapat guna memutuskan, menerima atau menolak keberatan-keberatan yang diajukan.
(5) Bila pengurus organisasi dimaksud pada ayat 4 memutuskan menerima keberatan-keberatan yang diajukan oleh yang bersangkutan atau yang bersangkutan memberikan pernyataan tertulis yang berisikan penyesalan disertai pemohonan maaf serta pernyataan kesanggupan untuk tidak mengulangi perbuatan/kelakuannya, maka persoalannya dianggap selesai dan dengan demikian peringatan dinyatakan dicabut.
(6) Bila pengurus organisasi pemberi peringatan memutuskan menolak keberatan-keberatan yang diajukan oleh yang bersangkutan, maka segala berkas surat-surat serta risalah rapat yang memutuskan hal itu segera disampaikan kepada yang bersangkutan oleh pengurus pusat organisasi.

Pasal 15

(1) Terhadap kasus yang disampaikan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 6 akan diberikan sanksi pemberhentian sementara keanggotaan.
(2) Putusan pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan harus diberikan secara tertulis oleh pengurus organisasi.
(3) Bila seseorang yang telah diberhentikan sementara dari keanggotaan organisasi ternyata tidak memperbaiki perbuatan/kesalahannya, maka keputusan dapat ditingkatkan menjadi putusan pemberhentian tetap.
(4) Putusan pemberhentian hanya dapat dilakukan melalui institusi pengambilan keputusan tetinggi organisasi.
(5) Pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dari keanggotaan organisasi, juga pemberhentian dari anggota, pengurus atau jabatan-jabatan lainnya dalam organisasi.

BAB IX
DAERAH DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 16

(1) Daerah organisasi sebagaimana AD yakni :
a. Daerah Tingkat I dibentuk oleh pengurus pusat organisasi dan disahkan oleh Steering Comitte melalui ketetapan presidium sidang pada Musyawarah Daerah ke-1 dan oleh paguyuban tingkat I jika sudah ada yang memiliki legalitas.
b. Daerah Tingkat II dibentuk oleh pengurus cabang yang disahkan oleh pengurus wilayah.
c. Pengurus ranting berada pada daerah tingkat kecamatan yang dibentuk oleh pengurus tingkat ranting dan disahkan oleh pengurus cabang.
(2) Pengurus dipilih oleh :
a. Pengurus daerah tingkat wilayah dipilih oleh musyawarah daerah tingkat wilayah untuk 1 (satu) periode kepengurusan selama 3 (tiga) tahun.
b. Pengurus cabang dipilih oleh musyawarah daerah tingkat cabang untuk 1 (satu) periode kepengurusan selama 2 (dua) tahun.
c. Pengurus ranting dipilih oleh musyawarah ranting untuk 1 (satu) periode kepengurusan selama 1 (satu) tahun.
(3) Susunan kepengurusan organisasi adalah sebagaimana pasal 9 dan 10 anggaran dasar dengan departemen-departemen sesuai dengan kesepakatan pengurus.

Pasal 17

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas organisasi, pengurus dapat membentuk departemen-departemen, lembaga-lembaga, usaha-usaha dan atau yayasan-yayasan.
(2) Untuk hal pertanggungjawaban departemen-departemen, lembaga-lembaga, usaha-usaha dan atau yayasan-yayasan, bertanggungjawab pada pengurus dalam berbagai tingkatan melalui institusi pengambilan keputusan tertinggi.
(3) Tata hubungan kerja antar departemen-departemen, lembaga-lembaga, usaha-usaha dan atau yayasan-yayasan, yang dibentuk oleh pengurus, diatur dan ditetapkan oleh pimpinan lembaga atau yayasan-yayasan tersebut setelah secara tertulis lebih dahulu mendapat persetujuan dari pengurus terutama pengurus tingkat wilayah.

BAB IX
MUSYAWARAH DAERAH TINGKAT WILAYAH

Pasal 18

(1) Musyawarah daerah tingkat wilayah merupakan institusi pengambilan keputusan tertinggi organisasi diadakan untuk memusyawarahkan dan menetapkan keptusan-keputusan tentang :
a. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
b. Laporan pertanggungjawaban pengurus.
c. Program kerja untuk tiga tahun masa kepengurusan.
d. Penyempurnaan tata organisasi.
e. Masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum organisasi dalam bentuk rekomendasi baik intern maupun ekstern.
f. Memilih dan menetapkan majelis pekerja musyawarah.
(2) Musyawarah daerah luar biasa dapat diadakan apabila dianggap perlu atas usul lebih dari seperdua (1/2) jumlah cabang yang menghendaki hal tersebut

Pasal 19

(1) Musyawarah daerah tingkat wilayah dinyatakan syah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah cabang yang ditetapkan.
(2) Sidang-sidang musyawarah daerah tingkat wilayah terdiri dari sidang pleno, sidang komisi, dan sidang paripurna.
(3) Sidang-sidang musyawarah daerah tingkat wilayah dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah suara yang hadir.
(4) Keputusan musyawarah daerah tingkat wilayah tentang perubahan AD/ART syah apabila disetujui duapertiga (2/3) atau lebih jumlah suara yang hadir
(5) Pemilihan pengurus melalui ketua umum/formateur dan mide formateur yang dilakukan secara terpisah.
(6) Pemilihan mejelis pekerja musyawarah dinyatakan syah apabila disetujui seperdua (1/2) atau lebih jumlah suara yang hadir.
(7) Acara dan tata tertib musyawarah daerah tingkat wilayah ditetapkan oleh rapat pleno musyawarah daerah tingkat wilayah.
(8) Pengurus daerah tingkat wilayah mempunyai satu (1) hak suara dalam pecaloanan dan pemilihan ketua umum/formateur dan mide formateur sesuai dengan jumlah distribusi suara yang berhak didapat setiap cabang.
(9) Ketua umum/formateur terpilih dinyatakan syah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumah suara yang ditetapkan.

Pasal 20

(1) Musyawarah daerah tingkat cabang dinyatakan syah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah ranting yang ditetapkan.
(2) Sidang-sidang musyawarah daerah tingkat cabang terdiri dari sidang pleno, sidang komisi, dan sidang paripurna.
(3) Sidang-sidang musyawarah daerah tingkat cabang dinyatakan syah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah suara yang hadir.
(4) Pemilihan pengurus melalui ketua umum/formateur dan mid formateur dilakukan secara terpisah.
(5) Pemilihan mejelis pekerja musyawarah dinyatakan syah apabila disetujui seperdua (1/2) atau lebih jumlah suara yang hadir.
(6) Acara dan tata tertib musyawarah daerah tingkat cabang ditetapkan oleh rapat pleno musyawarah daerah tingkat cabang.
(7) Pengurus daerah tingkat cabang maupun ranting mempunyai satu (1) hak suara dalam pecaloanan dan pemilihan ketua umum/formateur dan mide formateur sesuai dengan jumlah distribusi suara yang berhak didapat.
(8) Ketua umum/formateur terpilih dinyatakan syah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumah suara yang ditetapkan.
(9) Apabila dalam hal tertentu dan memakai one man one vote, maka dipakai mekanisme distribusi suara sebagaimana musyawarah daerah tingkat wilayah.

Pasal 21

(1) Musyawarah daerah tingkat ranting dinyatakan syah apabila dihadiri oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah peserta yang ditetapkan.
(2) Sidang-sidang musyawarah daerah tingkat ranting terdiri dari sidang pleno, sidang komisi, dan sidang paripurna.
(3) Sidang-sidang musyawarah daerah tingkat ranting dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumlah suara yang hadir.
(4) Pemilihan pengurus melalui ketua umum/formateur dan mid formateur dilakukan secara terpisah.
(5) Pemilihan mejelis pekerja musyawarah dinyatakn syah apabila disetujui seperdua (1/2) atau lebih jumlah suara yang hadir.
(6) Acara dan tata tertib musyawarah daerah tingkat ranting ditetapkan oleh rapat pleno musyawarah daerah tingkat ranting.
(7) Pengurus daerah tingkat ranting mempunyai satu (1) hak suara dalam pencalonan dan pemilihan ketua umum/formateur dan mid formateur, sedangkan suara penuh lainnya berasal dari anggota penuh yang ditetapkan oleh ketetapan yang menjadi wewenang penuh panitia pelaksana musyawarah ranting sesuai dengan jumlah distribusi suara yang berhak didapat.
(8) Ketua umum/formateur terpilih dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari seperdua (1/2) jumah suara yang ditetapkan.

BAB X
SEKRETARIAT ORGANISASI

Pasal 22

(1) Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan dan administrasi organisasi harus ada sekretariat organisasi di semua tingkatan organisasi.
(2) Pengadaan dan pendirian sekretariat organisasi diupayakan oleh pengurus.

BAB XI
KOMUNIKASI ORGANISASI

Pasal 23

(1) Organisasi dapat berhubungan dengan pemerintah maupun swasta dalam hal tercapainya kegiatan dan tujuan organisasi.
(2) Disamping hal-hal sebagaimana poin satu, juga dengan organisasi kepemudaan kemahasiswaan dan kemasyarakatan lainnya yang berada didalam maupun luar negeri.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

(1) Hal-hal yang merupakan pelaksanaan dan atau belum diatur dalam ART ini ditetapkan oleh pengurus melalui mekanisme tata aturan organisasi.
(2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah oleh Musyawarah Daerah tingkat Wilayah.
(3) ART ini untuk pertama kalinya ditetapkan dan disyahkan oleh Musyawarah Daerah Tingkat Wilayah Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemuda Pemudi Anak Negeri Wakatobi ”IMPPIAN WAKATOBI” Kalimantan Timur.

Samarinda, 28 Desember 2008


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: